Ahad 01 May 2011 18:15 WIB

3.000 Massa Yogya Peringati Hari Buruh

Rep: Yoebal Ganesha/ Red: Stevy Maradona
Dua orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Karawang menempelkan poster berisi tuntutan menghapus sistem kerja kontrak pada kaosnya, saat unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional, di Bundaran Mega M, Karawang, Jabar, Minggu (1/5).
Foto: Antara
Dua orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Karawang menempelkan poster berisi tuntutan menghapus sistem kerja kontrak pada kaosnya, saat unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional, di Bundaran Mega M, Karawang, Jabar, Minggu (1/5).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Memperingati Hari Buruh se Dunia tanggal 1 Mei. sekitar 3.00 massa buruh, mahasiswa, dan aktivis organiasi buruh di DI Yogyakarta, turun ke jalan di pusat Kota Yogyakarta.

Mereka menuntut agar Pemerintahan Presiden SBY bisa adil dan juga berpihak para para pekerja, dengan mengembangan sistem industri yang bisa juga mensejaterkan buruh, tidak hanya para pengusahanya.

Para buruh yang turun ke jalan sejak pukul 09.00 sampai sekitar pukul 13.00 ini masing-masing bergabung dalam Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyak dan Buruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (hotel, restoran, plaza, apartemen, katering, retail dan pariwisata), Komite Federasi Solidaritas Buruh Independen Indonesia cabang DI Yogya.

Tak hanya para buruh, para wartawan yang bergabung dalam Aliansi Jurnalis Indonesia cabang DI Yogyakarta juga turut berdemo. Para wartawan ini juga menyuarakan walaupun mereka adalah pekerja profesional, sejatinya mereka juga adalah buruh.

Aksi ini berjalan damai di sepanjang Jl Malioboro sampai Gedung Agung di Perempatan Kantor Pos Besar, dibawah pengawasan ratusan polisi dari Polda DI Yogya dan Polresta Yogyakarta. Praktis sepanjang aksi, Jl Malioboro dari ujung Selatan ke Utara ditutup sementara.

Sekjen ABY, Kirnadi, dalam statemennya mengatrakan praktis selama Pemerintahan SBY ini nasib para buruh semakin terpurukan dengan galaknya pemerintah menyetujui sistem kerja kontrak/outsourching. Menurut dia, sistem kerja itu sama dengan bentuk baru perbudakan, yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 45 dan dasar negara Pancasila.

Ali Prasetya dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri mengatakan selama pemerintahan SBY ini nasib buruh semakin memburuk. ''Contohnya, di sektor kami, pemerintah gagal menegakkan ketentuan tentang uang service, padahal umumnya uang tersebutlah yang menjadi tambahan dari gaji pokok kami yang sangat rendah,'' kata dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement