REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pimpinan lembaganya segera memfasilitasi pertemuan antara Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan jajaran Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pertemuan tersebut dinilai penting guna mencari solusi penyelesaian masalah divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). "Terutama solusi itu harus menguntungkan Pemda NTB," ujar anggota DPD dari daerah pemilihan NTB, Abdul Muhyi Abidin, di Jakarta, Ahad (22/5).

Hal serupa dikatakan rekan Muhyi yang juga anggota DPD dari NTB, Diyah Ratu Ganefi. Menurut Diyah, masyarakat NTB sangat berharap sisa saham divestasi Newmont yang sebesar tujuh persen bisa dimiliki Pemda NTB. "Sehingga masyarakat dapat lebih banyak merasakan keuntungan keberadaan Newmont di NTB."

Permintaan Muhyi dan Diyah sejalan dengan telah terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPD yang salah satu tugasnya menyelidiki soal divestasi Newmont. Muhyi mengatakan, pimpinan DPD harus segera memfasilitasi pertemuan Menkeu-Pemda NTB mengingat makin mendesaknya waktu untuk mencari solusi kisruh divestasi saham NNT.

Menurut Muhyi, DPD adalah lembaga yang tepat untuk terlibat langsung atas permasalahan tersebut lantaran DPD sejatinya perwakilan masyarakat daerah. "Karena itu DPD harus bisa memperjuangkan aspirasi rakyat NTB agar pemerintah pusat legowo melepas tujuh persen saham sisa Newmont," kata Muhyi.

Diyah menambahkan, pertemuan Menkeu-Pemda NTB bisa memberikan titik temu yang menguntungkan masyarakat NTB yang merasa telah dirampok pemerintah pusat. Diyah mencurigai adanya kepentingan pihak lain atas keputusan pemerintah pusat mengambil seluruh sisa saham Newmont.

Diyah beralasan, saat posisi menteri keuangan dijabat Sri Mulyani, pemerintah pernah dua kali menolak membeli sisa saham Newmont. "Tapi kini Menkeu Agus malah ngotot mengambilnya dengan dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP), kan aneh," kata Diyah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika