REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kontrak koalisi yang diperbaharui dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan lebih baik.

Dalam pengantarnya sebelum memulai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa ia bersama Wakil Presiden Boediono telah menandatangani kontrak koalisi yang diperbaharui dengan partai-partai politik pendukung pemerintah. "Tadi pagi telah dilaksanakan pertemuan pimpinan partai politik koalisi, agendanya penandatanganan nota kesepakatan koalisi yang diperbaharui," ujarnya.

Pada acara di Wisma Negara yang berada di dalam kompleks Istana Kepresidenan itu, hadir para ketua umum partai politik koalisi kecuali Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie karena sedang berada di luar kota. Partai Golkar diwakili Wakil Ketua Umum Agung Laksono.

Hadir pula Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mendampingi Presiden Yudhoyono.

Presiden mengatakan penandatanganan kontrak koalisi yang diperbaharui itu sekaligus menandai selesainya penataan ulang, penyempurnaan, serta perbaikan koalisi. "Harapan kita lebih efektif dan lebih baik sehingga rakyat mendapat manfaat," ujarnya.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, kontrak koalisi yang diperbaharui pada prinsipnya tidak berbeda dari kesepakatan yang lama. Hanya saja, kata dia, masalah peningkatan komunikasi ditekankan dalam kontrak yang baru. Sedangkan Agung Laksono mengatakan masalah sanksi diatur secara eksplisit dalam kontrak koalisi yang baru.

Agung menjelaskan partai politik yang berbeda pendapat dari keputusan koalisi maka dianggap mengundurkan diri dari koalisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika