REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Perhubungan Freddy Numberi berkeyakinan bahwa rencana armada truk anggota Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk melakukan mogok operasi pada Jumat (27/5) terkait uji coba pembatasan truk, tidak akan terjadi.
"Betul, Pak Menhub Freddy Numberi yakin, tidak akan ada pemogokan besok (27/5). Pak Freddy juga sudah mengimbau hal itu (agar tidak mogok) karena malam ini secara formal kesepakatan yang sudah ada akan dirapatkan di Menko Perekonomian bersama pihak terkait malam ini (26/5)," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/5).
Bambang juga membenarkan bahwa sudah ada kesepakatan awal antara Organda, bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan tentang rencana kerja pengaturan jam operasional truk yang ditandatangani pada Kamis pagi (26/5).
Menurut Bambang, pihaknya tidak anti dengan pembatasan jam operasional truk, tetapi hendaknya diatur sebaik-baiknya. "Intinya, truk tetap beroperasi pada jam-jam yang ditentukan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman mengancam akan mogok massal pada Jumat (27/5) dengan tuntutan utama adalah pencabutan kebijakan pembatasan angkutan berat di jalan tol dalam kota.
Soedirman mengklaim, aksi mogok operasi akan dilakukan oleh 32.000 awak dan 16.000 kendaraan berat. Pelaksanaannya akan diserahkan kepada awak angkutan berat di pool masing-masing.
Dia menegaskan, Organda serius melakukan aksi mogok operasi meski bakal merugi Rp12 miliar per hari. "Aksi ini tidak main-main, akan kami buktikan nanti mogok massal," ujarnya.
Rencana mogok itu juga ditentang Polda Metro Jaya. "Harapan kami, janganlah ada mogok itu karena akan merugikan banyak orang," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar.
Menurut Baharudin, rencana mogok anggota Organda ini telah diketahui polisi sebelumnya. Pihak Organda telah mengirim surat pemberitahuan kepada para pengusaha angkutan darat dan juga ditembuskan ke Polda Metro Jaya.
"Kami minta mereka jalan seperti biasa, tetapi harus dirumuskan solusi terbaiknya. Kebijakan ini butuh kajian yang baik dan yang mana yang paling banyak manfaat bagi masyarakat, karena petugas lebih memprioritaskan masyarakat yang lebih banyak," tutur Baharudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika