REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat minta pemerintah Arab Saudi turut menegakkan harkat TKI. Jumhur di Jeddah, Jumat, menyatakan bahwa permintaan itu akan disampaikan langsung kepada Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adel Mohammad Fakeih dalam pertemuan pejabat tinggi (SOM) kedua negara soal TKI di Jeddah 28-29 Mei 2011.

Jumhur mengatakan, SOM RI-Saudi soal TKI yang merupakan peristiwa pertama menjadi forum bersejarah dan strategis untuk membahas penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi melalui upaya kesepakatan pembenahan maupun perbaikan pelayanan TKI bagi kedua negara.

Bahkan, forum SOM TKI akan diminta oleh tim delegasi RI untuk menghasilkan agenda MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman kedua negara tentang TKI. "Karena itu, kami akan memanfaatkan forum SOM TKI ini sebaik-baiknya sehingga melahirkan nilai positif yang besar baik untuk Indonesia ataupun Arab Saudi," katanya.

Nilai positif itu, kata Jumhur, terkait langkah mengangkat harkat TKI dan nama baik bangsa yang mulai mendapat tempat pembahasan di pemerintah Arab Saudi.

Hal itu, katanya, dapat melahirkan pengakuan dunia luar kepada pihak Saudi, karena mulai peduli dalam memperbaiki pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Menurut Jumhur, hasil dan kesepakatan SOM terkait perbaikan pelayanan TKI diharapkan menjadi dasar utama ke arah pelaksanaan agenda yang ingin memartabatkan TKI secara lebih kongkret dan berkesinambungan di dalam negeri.

Kepala BNP2TKI mengatakan, dengan kesediaan mengadakan SOM TKI bersama pemerintah Indonesia, Arab Saudi juga telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap semangat menghargai TKI dan tidak menutup kemungkinan akan lahirnya produk MoU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika