REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Kehormatan DPR hendaknya bersikap tegas terhadap penangananan kasus Muhammad Nazaruddin. Pemecatan Nazaruddin sebagai bendahara umum partai oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat perlu ditindaklanjuti di tingkat DPR.  

Menurut pengamat parlemen Sebastian Salang pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Demokrat terhadap Nazaruddin merupakan pengakuan bahwa kadernya itu bermasalah.  

"Tinggal badan kehormatan DPR menindaklanjutinya, kalau partai merasa tercoreng oleh perilaku kadernya, masa DPR tidak merasa tercoreng,"ujarnya, usai diskusi bola panas Nazaruddin, Sabtu (28/5)   

Karena itu penjatuhan sanksi dirasa tepat buat Nazaruddin. Sanksi tertinggi yakni berupa pemecatan dirinya sebagai anggota DPR.

"Dewan Kehoramatan sudah memecatnya dari bendahara umum partai. Tidak ada alasan bagi badan kehormatan DPR untuk sungkan memberikan sanksi lebih tinggi, berupa pemecatan,"tegasnya. Kemudian selanjutnya tidak perlu lagi keraguan  bagi KPK untuk memproses kasus ini lebih jauh.

Sebagaimana diketahui Muhammad Nazaruddin disebut-sebut terkait dengan skandal wisma Atlet SEA Games. Meskipun pada akhirnya dia membantah soal itu.

Namun Mantan Anggota Badan Kehormatan DPR Permadi pesimis BK berani menindaklanjuti masalah Nazaruddin itu mengingat begitu banyaknya intervensi dari partai. "Omong kosong kalau BK berani, gak mungkin, gak mungkin, saya mantan anggota DPR,"jelasnya.

Apalagi, menurutnya Nazaruddin ini termasuk orang yang 'sakti' dan ditakuti. Dia memiliki kartu As banyak orang termasuk di partainya. Sehingga ada kemungkinan dia disuruh pergi ke Singapura.   "Ya kalau dia di recall dari DPR ya bos yang tertinggi bisa diungkap-ungkap masalahnya,"ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika