REPUBLIKA.CO.ID,Berbagai reaksi negatif menyambut amnesti umum yang diumumkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, Selasa (31/05), menyusul kerasnya kecaman internasional terhadap tindakan represi rejim terhadap aksi protes anti-pemerintah.

 Sudah terlambat, kata Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe, Rabu (01/06). Perubahan arah yang diambil pemerintah Suriah harus lebih jelas dan lebih berambisi daripada sebuah amnesti yang sederhana, tambah Juppe. 

Mengerasnya sikap Prancis terhadap Suriah dimulai pekan lalu oleh Presiden Nicolas Sarkozy, saat menjadi tuan rumah pertemuan G8. Ia mengatakan, Prancis tidak lagi percaya kepada negara itu dan setuju dengan Washington bahwa Assad harus melakukan transisi demokratis secara cepat, atau turun dari panggung kekuasaan. Amerika Serikat mendesak Assad untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.

Deklarasi Assad tentang amnesti umum merupakan langkah terbaru dari rangkaian reformasi, termasuk pencabutan Undang-undang Keadaan Darurat yang berumur 48 tahun, dengan tujuan meredam aksi protes. Kelompok oposisi di Suriah tetap skeptis.