REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) diawasi oleh hakim di tim pengawas tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Akan tetapi, juru bicara PT DKI Jakarta, Ahmad Sobari, mengaku pemeriksaan cuma dilakukan enam bulan sekali.

Pemeriksaan tersebut, ungkap Sobari, berdasarkan hasil kajian tim pengawas terhadap kinerja hakim di Pengadilan Negeri. Pemeriksaan rutin masing-masing ada pengawasnya di tiap wilayah. Satu tahun dua kali," ungkap Sobari saat dihubungi Republika, Jumat (3/6).

Selain itu terdapat mekanisme pengawasan spontan. Menurut Sobari, hakim di tingkat pertama juga diperiksa berdasarkan aduan masyarakat. Sobari mengungkapkan tim akan melakukan pemeriksaan secara spontan jika ada aduan masyarakat yang sudah diklarifikasi sebelumnya.

Menurutnya, frekuensi pemeriksaan tersebut tidak tentu. Tim pengawas, kata Sobari, hanya beranggotakan tiga orang. Sobari menjelaskan tim tersebut harus mengawasi kurang dari seratus orang yang berada di semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum DKI Jakarta.

Terkait dengan penangkapan hakim perkara kepailitan pada PN Jakarta Pusat oleh KPK, Syarifudin, Sobari menjelaskan pihaknya prihatin dengan kejadian tersebut. Akan tetapi, ia mengaku belum pernah mendengar cerita buruk terkait Syarifudin. "Tidak ada laporan masyarakat soal kinerjanya," katanya menjelaskan.

Sobari pun berjanji akan melakukan evaluasi mekanisme pengawasan yang selama ini sudah terjadi di semua pengadilan. "Saya rasa musti ada. Kita evaluasi lagi apa yang sudah dilakukan ke bawah. Seperti ada pembinaan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika