REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof Dr Jimly Asshiddiqie SH, mendukung keputusan pemerintah untuk membeli tujuh persen sisa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara dengan menggunakan dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

"Saya anggap nggak ada alasan logis bagi DPR untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah itu, karena itu harus didukung. Kalau tidak berarti ada pesanan bisnis," katanya setelah berbicara dalam diskusi panel kelembagaan negara di Universitas Surabaya (Ubaya), Kamis.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai DPR tidak selayaknya menghambat pembelian tujuh persen sisa divestasi Newmont itu, hanya dengan alasan untuk memperhatikan kepentingan pemerintah daerah (NTB).

"Kalau masalah pusat dan daerah itu masalah internal, karena itu harus diselesaikan sendiri. Tapi, kalau pembelian saham asing itu harus pemerintah, karena yang namanya NKRI itu, ya pemerintah pusat yang berhak mewakili," katanya.