REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar rapat koordinasi bidang organisasi untuk membahas persoalan organisasi partai dan permasalahan yang menyangkut di luar partai. "Ada beberapa agenda yang dibicarakan pada rakorbid organisasi ini, antara lain koordinasi partai dan apa saja yang dilakukan oleh pengurus pascakongres PDIP pada April 2010 lalu," kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo di sela-sela Rakorbid Organisasi di Jakarta, Jumat (17/6).
Menurut dia, koordinasi partai merupakan suatu kunci penting dalam organisasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan kader PDIP tidak melanggar aturan partai. "Kami ingin para kader PDIP disiplin terhadap kebijakan partai," katanya.
Tjahjo mengungkapkan, setahun pasca Kongres PDIP pada April 2010 lalu, PDIP telah memecat sebanyak 14 orang kader, termasuk seorang ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD). "23 orang anggota DPRD provinsi dan kabupaten di Pargantian Antarwaktu (PAW), 32 orang mendapatkan sanksi peringatan keras dan 17 pengangkatan Plh/Plt," katanya.
Para kader yang terkena sanksi itu, terkena masalah beragam dari berat sampai ringan. Yang berat diselesaikan DPP. Kalau pengkhianatan partai dan narkoba jelas langsung dipecat," katanya menegaskan.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membahas kebijakan partai terhadap permasalahan yang ada, seperti kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mantan anggota KPU Andi Nurparti. "Kami juga membahas soal UU Pemilu, terkait ambang batas 'Parliamenthary Thresold' dan masalah pendaftaran parpol. Oleh karena itu, kami mengundang Dirjen Kesbangpol Kemendagri dan Kemenkumham," kata Tjahjo.
Ketua Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidajat, menambahkan, kader partai harus loyal pada ideologi partai. "Kalau tidak loyal kepada partai, maka kader tidak bisa menjaga nama baik partai. Kalau ingin mencari keuntungan sendiri tidak akan bisa, sehingga lebih baik keluar dari partai," katanya menandaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika