REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ultimatum Partai Golkar bagi kadernya untuk memilih Golkar atau Nasdem baik ormas maupun partainya belum ditanggapi beberapa kadernya. Salah satunya, Ferry Mursyidan Baldan yang menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan di ormas Nasdem.
"Soal surat sudah saya dengar berkali-kali, tapi belum sampai ke saya. Jadi, saya tidak bisa menanggapi hal itu," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (28/7).
Artinya, ia enggan 'dipaksa' memilih atau memberikan respon jika surat ultimatum itu tak kunjung datang padanya. "Saya diam saja, menunggu surat saja," katanya.
Ia justru semakin mempertanyakan maksud dari ultimatum yang diberikan Partai Golkar kepada dirinya dan kader Golkar lain yang berada di bawah bendera ormas Nasdem. Menurutnya, partai harus bisa membedakan keanggotaan ormas Nasdem dan partai Nasdem yang baru terbentuk.
Ferry menyadari seseorang tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dalam partai, karena hal itu sama saja dengan melanggar UU. Tetapi, untuk menjadi anggota ormas tertentu, tak ada larangan untuk itu. "Intinya, harus cerdaslah untuk bisa membedakan mana partai, mana ormas," katanya mengingatkan.
Tindakan yang dilakukan Golkar justru mengesankan adanya upaya untuk mengusir dirinya atau perseorangan lainnya dari partai beringin itu. Menurutnya dengan adanya ultimatum bagi kader untuk memilih antara Golkar ataupun Nasdem (baik ormas ataupun partai) semakin menggambarkan kualitas pengurus DPP yang dianggapnya semakin membingungkan dan gelap mata.
Ia justru mempertanyakan kenapa Partai Golkar menjadi terlalu riasu melihat keberadaan Nasdem. Sejauh ini, ada tiga nama yang disebut-sebut berada dalam struktur keanggotaan Nasdem, yakni Ferry Mursyidan Baldan yang menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Jeffrie Geovanie (Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi), dan Sekretaris Jenderal Ormas Nasdem, Syamsul Mu'arif.
Ia pun menegaskan dirinya hanya berada dalam ormas Nasdem, bukan partai Nasdem. "Hadir dalam deklarasi partai Nasdem pun tidak. Kalau hadir, pasti menimbulkan prasangka berlebihan lagi," katanya.
Sebelumnya, Partai Golkar menyatakan akan memberikan batas waktu hingga 11 Agustus 2011 untuk kader yang masih mendua. Yakni kader yang berada atau menjadi anggota dari ormas ataupun partai Nasdem. Singkatnya, Golkar melarang mereka berada di bawah bendera Nasdem dan memberikan pilihan: Golkar atau Nasdem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika