REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat ekonomi dari ECONIT, Hendri Saparini menilai kenaikan harga bahan pangan disebabkan pemerintah tak lakukan control harga. Terutama dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Bulog yang mengontrol beras.
"Tanpa persiapan, pemerintah mengebiri Bulog dan liberaliasai pangan. Kalau kebijakan sejak 1998 ini dianggap tidak tepat, kenapa kebijakan itu tidak pernah dikoreksi," katanya dalam diskusi DPD bertema 'Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok', Jakarta Jumat (29/7).
Menurutnya, pemerintah seharusnya tetap memiliki porsi intervensi yang cukup besar untuk mengontrol pangan. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia kebanyakan masih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan tersebut.
Artinya, masyarakat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan yang perlu bantuan pemerintah untuk membeli pangan. Jika terus menerus melepaskan pada mekanisme pasar, tidak akan pernah bisa meredam gejolak kenaikan harga dengan mengandalkan dua instrumen pemerintah yakni operasi pasar dan pajak ditanggung pemerintah.
"Tidak cukup dengan dua instrument tadi. Harus ada peran pemerintah yang lebih besar untuk mengontrol harga," katanya.
Di Malaysia saja, lanjutnya ada sekitar 12 bahan pangan yang dikontrol pemerintah. Australia pun demikian. Negara memiliki peran besar untuk intervensi jika terjadi kenaikan harga untuk bahan pangan utama masyarakat. "Bulog kita tidak punya independensi seperti dulu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika