REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam wawancara dengan stasiun televisi negara, Ahad (21/8), mengatakan ia berencana menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen pada Februari 2012.
Penyelesaian krisis lima-bulan di negeri itu "bersifat politik", kata Bashr. Ia menambahkan situasi keamanan sekarang lebih baik. Ia menyatakan Suriah sedang melalui tahap peralihan dan akan ada perubahan undang-undang dasar.
Ia berjanji siapa pun yang melakukan kejahatan terhadap setiap warga Suriah, apakah ia warga sipil atau militer, akan dimintai pertanggungjawaban ketika ia terbukti bersalah.
Bashar mengatakan hubungan Suriah dengan Barat adalah "hubungan konflik mengenai kedaulatan ... dan kami berpegang teguh pada kedaulatan kami tanpa keraguan". Ia memperingatkan setiap tindakan militer terhadap Suriah akan menghadapi pembalasan terhadap mereka yang melakukannya.
Ia menekankan Suriah takkan pernah kelaparan sebab negara tersebut mandiri dan memiliki lokasi geografis yang penting bagi ekonomi di wilayah tersebut. Bashar, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Senin, memperingatkan setiap pengepungan terhadap Suriah akan membahayakan negara lain regional dan berdampak terhadap negara lain.
Tekanan internasional telah meningkat terhadap Bashar karena ia diduga menindas pemrotes anti-pemerintah, sementara Presiden AS Barack Obama, untuk pertama kali pada Kamis (18/8), secara terbuka mendesak Bashar agar mundur dan memberlakukan sanksi baru.
Inggris, Prancis dan Jerman juga telah mendesak Bashar agar meletakkan jabatan. Sementara itu, Uni Eropa pada Jumat (19/8) memutuskan untuk menambah 20 nama baru ke dalam daftar pejabat Libya yang menjadi sasaran pembekuan aset dan larangan perjalanan.
Rusia, sekutu penting bagi pemimpin Suriah, tak mendukung seruang paling akhir Uni Eropa dan AS agar Bashar al-Assad mundur, kata Kementerian Luar Negeri Rusia, Jumat. "Kami tidak mendukung seruan ini dan percaya rejim Bashar al-Assad mesti diberi waktu untuk menyelesaikan semua pembaruan yang ia umumkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Alexander Lukashvich.
Suriah telah menghadapi kerusuhan sejak pertengahan Maret, ketika pemrotes antipemerintah meletus di Provinsi Daraa di bagian selatan negeri itu dan menyebar ke berbagai kota besar lain.
Pemerintah Suriah menuduh kelompok bersenjata dan persekongkolan asing sebagai penyebab kerusuhan tersebut, dan menekankan pemerintah akan melacak pria bersenjata yang telah mengintimidasi rakyat serta merusak harga pribadi rakyat serta negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika