Rabu 14 Sep 2011 21:31 WIB

Sebelum Jadi PNS, 391 Calon Jalani Tes Urine

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO - Sebanyak 391 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bone Bolango akan menjalani tes urine sebelum ditingkatkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bone Bolango, Reni Ibrahim mengatakan bahwa untuk meningkatkan upaya pemberantasan penggunaan narkoba di lingkungan aparatur negara maka pihaknya merasa pelu untuk melakukan berbagai macam upaya pencegahan termasuk pemeriksaan urine.

"Kami berharap dengan adanya kegiatan seperti ini maka ke depan nanti tidak ada lagi aparat negara yang berani menggunakan narkoba," kata Reni, di Bone Bolango, Rabu (14/9).

Dia menjelaskan, ada 391 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bone Bolango akan menjalani tes urine dan hasil tes itu merupakan salah satu syarat utama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Tes urine tersebut kata dia akan diselenggarakan oleh pihaknya yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Rein menjelaskan, pelaksanaan tes urine tersebut sudah mulai dilakukan sejak Senin (12/9) dan baru akan berakhir pada Jumat (17/9) nanti.

Dalam sehari BNK Kabupaten Bone Bolango menargetkan pemeriksaan kepada 100 orang CPNS dan untuk memenuhi hal itu mereka telah meminta bantuan tenaga dari laboratorium Dinas Kesehatan Bone Bolango.

"Jika menemukan ada CPNS yang positif gunakan narkoba, maka kami mengeluarkan surat rekomendasi kepada BKPPD," kata Rein.

Sebelumnya ia mengatakan, pengguna narkoba di Indonesia kebanyakan masih didominasi usia anak-anak. "Saat ini Indonesia menjadi pilihan para gembong narkoba untuk kawasan peredaran," katanya.

Menurut Reni, sesuai data yang dirilis dari Badan Narkotika Nasional pada 2008, pengguna narkoba kalangan anak-anak dan remaja lebih dari 14.000 orang. "Itu 19 persen dari total jumlah pengguna," Kata Reni.

Fakta tersebut, jelasnya, adalah bukti kegagalan pemerintah dalam membendung peredaran narkoba. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik daripada nasib anak bangsa.

Dia menambahkan, jika pemerintah bertindak lebih tegas dan tidak kompromi terhadap peredaran narkoba, maka Indonesia tidak akan menjadi seperti sekarang ini.

Selain pemerintah, ucapnya, seluruh anggota masyarakat dan keluarga juga harus aktif menekan perederan narkoba. "Keluarga harus ikut serta mencegah peredaran dan konsumsi narkoba bagi para remaja," tegas Reni.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement