REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merosot hingga 37,7 persen akibat persoalan hukum, kesehatan, dan masalah moral anggota kabinetnya.
LSI meminta kepada SBY untuk merombak menteri di jajaran kabinetnya. Namun Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, menilai reshuffle kabinet tidak bisa didikte oleh hasil survei. Tetapi, oleh evaluasi dengan menggunakan sejumlah indikator yang menggambarkan prestasi menteri di bidangnya serta penilaian masyarakat.
"Dari waktu ke waktu kami selalu memerhatikan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk hasil survei. Semua kami cermati. Bahkan tidak satu surat pembaca pun luput dari kami. Namun reshuffle kabinet tidak didikte oleh hasil survei," ujarnya kepada Republika, Ahad (18/9).
Daniel mengakui ada sejumlah alasan objektif yang dimengerti sebagai penyebab penurunan itu. Sebagian karena faktor eksternal dan permasalahan internal. Untuk itu semua akan dibereskan supaya pemerintahan dapat berjalan lebih baik. "Kami membereskan yang di dalam, membenahi pekerjaan rumah, dan mencuci yang kotor," terangnya.
Memasuki tahun ketiga ini, lanjut Daniel, Presiden SBY akan memulai gaya pemerintahan yang lebih menggambarkan dinamika di luar istana. "Kami yang di dalam akan lebih seirama dengan derap langkah yang di luar. Tidak ada yang terlambat karena semua ini memang harus dilalui," katanya.