REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Perkembangan politik nasional saat ini cenderung kehilangan idealisme karena semakin menunjukkan perilaku politik transaksional yang pragmatis, kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
"Hal itu ditunjukkan dengan meluasnya politik uang, pemanfaatan anggaran dan jabatan publik untuk kepentingan politik diri sendiri, kroni, dan lingkungan partai," katanya usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu.
Saat menyampaikan pernyataan Pimpinan Pusat (PP) bersama Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah se-Indonesia, ia memnyatakan, politik mulai kehilangan nilai moral dan visi yang didasarkan pada kebenaran, kebaikan, etika, dan cita-cita nasional yang menjadi fondasi berbangsa dan bernegara.
Selain itu, perkembangan demokrasi yang cukup positif tidak disertai dengan proses penegakan hukum dan proses politik yang substansif, sehingga membuka peluang banyak masalah baru dalam kehidupan politik nasional hingga daerah di negeri ini.
Ia mengatakan, beban Bangsa Indonesia di tengah bayang-bayang ancaman krisis ekonomi global saat ini cukup berat. Masalah ketenagakerjaan, kemiskinan, kerusakan sumber daya alam, kondisi masyarakat di daerah perbatasan, nasib pulau-pulau terluar, konflik horizontal, terorisme, dan kedaulatan negara di bawah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia.
"Beban berat itu bukan sekadar dalam bobot masalahnya yang memang kompleks, tetapi pada saat yang sama diperparah oleh penyakit kronis dan menular yang bernama korupsi," katanya.
Menurut dia, dalam menghadapi masalah besar tersebut diperlukan keberanian moral dan politik yang kuat dari pemerintah dan seluruh penyelenggara negara termasuk kekuatan politik nasional untuk menyelesaikannnya secara tuntas dan sistemik.
Bersamaan dengan itu diperlukan pengerahan seluruh kekuatan nasional di bawah pemerintahan yang kuat dan memiliki visi, komitmen, dan ketegasan politik yang tinggi dalam mengambil kebijakan.
"Khusus dalam pemberantasan korupsi dituntut langkah-langkah terobosan yang berani untuk membongkar kasus-kasus besar untuk menjerat pelaku-pelaku utama disertai vonis hukum yang seberat-beratnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika