REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Hingga September 2011, serapan dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor kehutanan rendah, sekitar 20 persen atau Rp 39,09 miliar. Kementerian Kehutanan pesimis dapat menyalurkan jumlah yang tersisa, sekitar Rp 481,86 miliar.

Dalam skenarionya, dana tersebut disalurkan untuk hutan tanaman rakyat (HTR). Luas HTR yang baru terealisasi sekitar 4.582,1 hektare (ha). “Permasalahannya ada disosialisasi,” kata Sekretaris Jenderal Kehutanan Hadi Daryanto.

Ia memaparkan, persyaratan administratif permohonan pinjaman dana bergulir bagi pembangunan HTR, hutan tanaman industri (HTI), dan kelompok tani hutan (KTH)  banyak yang belum lengkap. Berikutnya, masih banyak pihak terkait yang belum memahami prasyarat dan tata cara permohonan pinjaman dana bergulir untuk pembangunan HTR dan HTI.

Tenaga terampil yang profesional untuk mendampingi pembangunan HTR, tambah Hadi masih kurang. Di samping itu, anggota KTH banyak yang belum mengetahui batas areal izin HTR masing-masing.

Kementerian Kehutanan harus turun langsung ke lapangan untuk menyeleksi calon penerima KUR yang baru. Ada 141 proposal yang masuk ke kementerian. Proposal tersebut berasal dari koperasi (enam proposal), dan KTH (135 proposal). “Tapi 60 proposal diantaranya dikembalikan,” kata Hadi.

Kondisinya, baru dua proposal yang lulus semua persyaratan, yaitu dari Minahasa Selatan (Sulawesi Utara). Sedangkan kondisi proposal lain masih belum melengkapi persyaratam, baik itu administrasi, maupun pengecekan lapang.

Hadi pun menyarankan bagi masyarakat yang ingin mengembangan produk-produk kreatif kehutanan, dapat menggunakan KUR lewat penyaluran pinjaman bank. Terlebih lagi, masyarakat yang tinggal di kantong kemiskinan di sekitar hutan. Sayangnya, KUR saat ini minatnya sangat didominasi petani sawit, tembakau, dan bawang putih

Ikuti Whatsapp Channel Republika