REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Arwani Thomafi mengakui kalau telah ada komunikasi antara ketua partai dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai reshuffle. Meskipun dia berkata kalau komunikasi itu tidak mengurangi hak prerogatif presiden.
‘’Itu komunikasi awal. Materinya apa? Seputar rencana reshuffle. Ini masih pembicaraan yang isinya rencana. Saya yakin dalam empat lima hari ini akan ada pembicaraan lanjutan yang membicarakan kepastian reshuffle itu sendiri,’’ katanya ketika dihubungi Republika, Jumat (7/10).
Arwani juga yakin kalau posisi PPP di jajaran Kabinet Besatu jilid II tidak akan berkurang. ‘’Kita tidak gila kekuasaan. Kita sepenuhnya menghormati proses yang ada di istana. Tapi kami juga berharap SBY memperhatikan kontrak politik dengan koalisi,’’ kata dia kemudian.
Ia memang mengakui kalau ada kontrak politik antara PPP dan presiden. namun, kontrak tersebut tidak bersifat khusus. Isi kontrak tersebut antara lain membahas bagaimana menjalankan hubungan komunikasi antara dua pihak. ‘’Bagaimana merumuskan hubungan komunikasi antara SBY dan parpol koaliasi selama lima tahun ini dengan baik,’’ ujarnya.
Berbicara mengenai kontrak politik, ia juga menekankan agar SBY tidak perlu mendengarkan dan mempedulikan partai politik yang mendesak meminta jatah menteri ‘’Saya menekankan agar parpol proporsional saja dalam menanggapi isu ini. Tidak perlu bersikap berlebihan. Jangan sampai mengurangi prerogatif presiden,’’ ungkapnya.
Reshuffle, katanya, harus dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja. Menurut dia, setelah komunikasi awal tersebut, presiden seharusnya melakukan evaluasi dengan pilihan yang sudah disampaikan. Yaitu, antara lain tidak hanya mengandalkan evaluasi kerja. Namun juga menilai sosok menteri dari sisi orientasi nasionalismenya. Sejauh mana orang tersebut mampu menjaga kemandirian bangsa ini.
‘’PPP lebih menekankan agar presiden selain mendasarkan reshuffle pada evaluasi kinerja menteri, juga memperhitunghkan kebijakan menteri yang selama ini tidak memperkuat orientasi kebangsaan. Yaitu menteri yang banyak mengeluarkan kebijakan pro asing. Ini yang harus jadi basis evaluasi. Tidak hal-hal di luar itu,’’ jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika