REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, mengatakan perlunya kehati-hatian staf khusus presiden dalam berkomunikasi dengan partai koalisi.

Sikap kehati-hatian ini diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk partai koalisi. "Kita berhati-hati dengan partai koalisi supaya tidak ada kesalahan informasi yang terjadi," ujarnya, Ahad (9/10).

Daniel juga menyanggah adanya komunikasi yang intens antara staf kepresidenan dengan partai koalisi. Menurutnya, staf khusus tidak berwenang untuk berkomunikasi kepada partai koalisi terkait dengan pembahasan internal mengenai reshuffle.

Ia menegaskan hingga saat ini komunikasi yang intens mengenai reshuffle hanya dilakukan presiden dengan tim yang diamanahkan untuk membahas itu. "Jadi tidak ada kewenangan kami untuk memberi informasi mengenai reshuffle ke partai koalisi," katanya.

Untuk komunikasi dengan partai koalisi, jelas Daniel, itu akan ada tahapannya tersendiri. Tidak pada tempatnya staf khusus atau siapa saja yang memberikan informasi khusus tentang reshuffle kepada partai koalisi.

Daniel memberi catatan, presiden akan menggunakan seluruh kewenangan sesuai dengan kesantunan berpolitik. Dan keinginan kuat presiden untuk merampungkan reshuffle ini sesuai janji dan tahapannya. Diharapkan semua pihak untuk bersabar dan memberikan ruang kepada presiden dan tim yang telah ditunjuk, untuk menyelesaikan proses reshuffle ini.

Sekjen PKS, Anis Matta, sebelumnya mendapatkan info akurat dari orang terdekat Presiden SBY, mengenai reshuffle. Ia meyakini para menteri dari partainya tidak akan terkena reshuffle. Hal itu dikarenakan adanya kontrak spesial PKS, yang ia istilahkan kontrak pakai 'dua telur' yang membedakan dengan parpol koalisi lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika