REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung menilai kabinet baru hasil perombakan ('reshuffle') yang menempatkan banyak wakil menteri (wamen) tidak akan efektif. Sebab inti persoalan kabinet ada pada kinerja menteri.
Menteri, ujarnya di Jakarta, Selasa (18/10), adalah pembuat kebijakan politik dari kementeriannya. Sedangkan wamen hanya membantu tanpa ada kewenangan memutuskan. "Bukan tidak mungkin akan terjadi tumpang tindih tugas, disharmoni dan saling curiga antara menteri dan wamen-nya. Ini jadi persoalan besar," ucap Akbar.
Lebih lanjut, Akbar mengungkapkan dirinya mendapat informasi bahwa posisi wamen itu ditunjuk justru untuk memata-matai menteri yang berasal dari parpol. "Hal-hal ini lah yang membuat masyarakat semakin apatis terhadap pemerintahan SBY-Boediono," kata Akbar yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Menjawab pertanyaan apakah Presiden SBY telah keliru atau tersandera partai politik dalam melakukan perombakan kabinetnya kali ini, secara diplomatis Akbar mengatakan bahwa proses 'reshuffle' yang berkepanjangan itu akhirnya justru akan mengundang lebih banyak spekulasi.
Bisa saja spekulasi itu menyebut bahwa presiden telah keliru atau SBY tidak bisa lepas dari sandera partai politik. "Dalam sistem persidensial harusnya presiden mampu memanfaatkan kekuasaannya dalam merombak kabinet. Sayangnya sejak awal SBY sudah keliru dalam membentuk kabinetnya. Hal ini berpengaruh pada proses 'resuffle' sekarang," tutur mantan ketua DPR ini.
Akbar juga mengungkapkan bahwa pihaknya menangkap kegelisahaan rakyat terhadap efektivitas pemerintahannya dalam dua tiga tahun mendatang. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, ketidakpuasan rakyat itu akan diekspresikan dalam gerakan-gerakan penolakan seperti demo-demo dan gerakan-gerakan menentang Pemerintahan SBY-Boediono.
"Ini yang saya khawatirkan. Jadi SBY harus menjelaskan ke publik alasannya menempatkan sejumlah orang dalam jabatan wamen itu. Jangan sampai rakyat mengekspresikan ketidakpuasan melalui gerakan-gerakan anti pemerintah," tandas Akbar Tandjung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika