REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menentukan sikap terkait perombakan kabinet pada bulan November mendatang. Pengambilan sikap itu akan dilakukan Majelis Syuro dalam rapat Majelis Syuro yang diketuai Hilmi Aminuddin.

"November awal atau pertengahan, Majelis Syuro PKS akan mengadakan pertemuan guna mengambil sikap terkait pasca-reshuffle," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq kepada Antaranews.com di Jakarta, Rabu (19/10).

Ketua Komisi I DPR RI itu mengemukakan semua kemungkinan akan terbuka, tetap berada dalam koalisi pendukung SBY-Boediono atau tidak.

Ia juga menyesalkan pergantian menteri Riset dan Teknologi, Kepala BPPT yang notabene dari PKS, Suharna. Pasalnya, kata Mahfudz, Presiden SBY tak membicarakan sama sekali atau melakukan komunikasi dua arah dengan PKS.

"Memang ada pemberitahuan secara tidak langsung kepada Majelis Syuro PKS. Tapi tak ada pembicaraan khusus tentang pergantian menteri PKS," kata dia.

Selain itu, Presiden SBY telah menabrak kontrak politik yang dibuat secara khusus antara PKS dan Presiden SBY."SBY tabrak kontrak politik antara PKS dengan Presiden SBY. PKS sangat menyesalkan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika