REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Sejumlah organisasi nonpemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka sekolah politik untuk penguatan kapasitas perempuan.
Ketua Pelaksana sekolah politik perempuan, Subkhi Ridho, di Yogyakarta, Jumat, mengatakan sekolah politik perempuan atau kursus parlemen perempuan bertajuk "Kepemimpinan Perempuan Sebagai Upaya Mencapai Kesejahteraan Sosial" ditujukan bagi sejumlah anggota dewan, perempuan yang aktif di partai politik, aktivis organisasi nonpemerintah, dan anggota organisasi masyarakat.
Ia mengatakan sekolah politik perempuan merupakan upaya kelompok masyarakat sipil mendorong tingkat partisipasi perempuan di bidang politik.
Menurut dia, sekolah politik perempuan terdiri kelas parlemen perempuan untuk aktivis organisasi nonpemerintah, anggota dewan, dan ormas.
"Sekolah ini ingin mengenalkan berbagai materi politik bagi perempuan sehingga bisa membentuk para pemimpin perempuan lokal yang sensitif terhadap isu kesejahteraan sosial dan perempuan," kata dia.
Dia mengatakan sejumlah pemateri sekolah meliputi Nahiyah Jaidi Faraz, Zuly Qodir, Farsijana Adeney-Risakotta, AAGN Ari Dwipayana, dan Partini Mujayadi.
Ia mengatakan sekolah politik perempuan merupakan kerja sama antara Lembaga Studi Islam dan Politik, Pusat Studi Wanita (PSW) UGM, PSW UNY, Narasita, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DIY, dan CFL.
Menurutnya, sekolah perdana politik perempuan akan diluncurkan melalui kegiatan seminar di Aula University Center UGM, Sabtu, 22 Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika