REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berharap ada regulasi atau aturan yang tegas yang mengatur pendistribusian BBM subsidi sehingga tindak penyelewengan atau penyalahgunaan dapat dihindari.

"Pasalnya, membengkaknya kuota BBM subsidi ini salah satu penyebabnya adalah adanya penyelewengan BBM subsidi tersebut," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muchammad Harun saat ditemui di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (8/11).

Menurut Harun, kondisi di lapangan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan distribusi, mau tidak mau harus ada regulasi yang tegas agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi ke depannya.

"Saat ini, kehadiran regulasi tersebut sangat kita tunggu," kata Harun. Harun menjelaskan bahwa dengan adanya regulasi tersebut, maka distribusi BBM untuk rakyat tidak mampu di lapangan akan lebih jauh mudah dan mengena.

"Pengaturan BBM subsidi ini kan akan dilakukan pada April 2012, jadi sebelum dilaksanakan kita minta dari awal sudah ada aturan-aturan yang jelas. Itu bisa kita coba untuk dikomunikasikan juga ke seluruh lini distribusi kita," katanya.

Selain itu, kata Harun, dengan aturan yang jelas akan membuat masyarakat lebih paham mengenai siapa yang dapat menggunakan BBM subsidi dan siapa yang harus menggunakan BBM non-subsidi.

Untuk diketahui, pemerintah berencana mulai melakukan pembatasan BBM subsidi yang akan dilakukan pada April 2012, dengan tujuan untuk menekan kuota BBM subsidi yang terus mengalami peningkatan dari yang ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar 40,49 juta kilo liter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika