REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Presiden Cina, Hu Jintao, mengatakan Angkatan Laut Cina harus mempercepat pengembangannya dan mempersiapkan diri untuk berperang. Dia mengatakan kepada personil militer mereka harus "memperpanjang persiapan untuk berperang".
Hu membuat komentar yang tidak biasanya ini dalam pertemuan dengan deputi saat kongres Partai Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Angkatan Laut di Beijing. Hu mendesak personil angkatan laut Cina untuk memperpanjang persiapan untuk berperang dalam rangka memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, mengatakan bagaimanapun, kebijakan pertahanan negaranya tidak boleh dijadikan sebagai peringatan. "Cina dari awal sampai akhir menerapkan kebijakan pertahanan nasional bertahan, dan tetap di jalur damai," kata Hong dalam sebuah jumpa pers.
"Pembangunan di Cina telah memberikan negara-negara di dunia sebuah kesempatan penting. Jadi tidak di masa lalu, dan tidak akan di masa depan, Cina memberikan ancaman bagi negara manapun."
Sementara itu, Rabu (7/12), pejabat pertahanan Cina dan AS melakukan pertemuan yang menjadi pertemuan tingkat tertinggi sejak Washington menjual senjata ke Taiwan, September lalu. Pertemuan ini menjadi tanda kedua negara berusaha untuk menjaga hubungan secara stabil meskipun disertai ketegangan.
Pertemuan yang merupakan konsultasi tahunan ini dipimpin oleh Kepala Deputi People's Liberation Army General Staff, Ma Xiaotian, dan Wakil Pertahanan AS, Michele Flournoy. "Fakta bahwa konsultasi dilangsungkan sesuai jadwal menunjukkan bahwa kedua negara dengan tulus ingin menjaga hubungan pertukaran militer," kata Ma.
"Mudah-mudahan, kedua belah pihak akan membuat yang terbaik dari kesempatan ini untuk memperluas landasan bersama, menjada resiko tetap di bawah kontrol dan menghindari salah perhitungan."
Kesepakatan penjualan senjata yang dilakukan AS dengan Taiwan menjadi salah satu dari beberapa penyebab ketegangan antara AS dan Cina. September sebelumnya, Cina mengecam AS atas kesepakatan itu yang dianggap bisa mengganggu kerjasama pertukaran militer mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika