452 Anggota PSSI Setuju 'Gulingkan' Ketum Djohar Arifin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 452 dari 580 anggota PSSI di seluruh Indonesia menyampaikan mosi tidak percaya kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin, melalui Rapat Akbar Sepakbola Nasional (RASN) yang digelar di Hotel Pullman, kawasan Central Park Jakarta Barat, Ahad (19/12) malam.

Dilandaskan dengan 10 butir dasar-dasar alasan tuntutan, forum yang terdiri atas 27 Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI, klub Liga Super, klub Divisi Utama serta Divisi 1, 2 dan 3 tersebut kemudian menyampaikan Mosi Tak Percaya berdasarkan Pasal 31 Statuta PSSI dan kemudian meminta Komite Eksekutif (Exco) menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Forum Pengprof PSSI (FPP) yang diketuai Dwi Irianto, sejumlah perwakilan dari pengurus klub, Pengprov, pelatih saling menyampaikan pemandangan umum di podium.

Sejak acara dimulai pukul 19.30 WIB, ruang besar (ballroom) hotel megah berukuran sekitar 40x50 meter tersebut sudah ramai dengan teriakan-teriakan menuntut digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) dan ungkapan rasa tidak percaya kepada pengurus PSSI periode 2011-2015.

"Ketua Umum PSSI telah berlaku sewenang-wenang, tidak amanah, tidak bisa bersikap netral dan memimpin dalam tekanan. Dia juga telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan kelompok tertentu," ujar Hardi Hasan, salah seorang anggota Tim FPP.

Ketua FPP Dwi Irianto mengungkapkan, mayoritas anggota PSSI menghadiri RASN tersebut sehingga sikap dari hasil RASN sah untuk ditindak-lanjuti. "Kami sampaikan bahwa sampai saat ini sebanyak 452 anggota PSSI telah hadir dalam forum ini, artinya dua pertiga anggota PSSI hadir di sini termasuk perwakilan dari 29 Pengprov PSSI," kata Dwi Irianto.

Acara diawali dengan pemandangan umum dari sejumlah pihak, di antara anggota Komisi X DPR RI Zulfadly yang menyatakan bahwa pemerintah pun kecewa dengan tindak tanduk kepengurusan PSSI saat ini yang telah melenceng dari janjinya.

"Beberapa saat setelah Djohar Arifin terpilih sebagai ketua umum, beliau menyampaikan tiga hal pokok yakni akan membuat kepengurusan yang ramping, menggelar kompetisi profesional dan menghormati Statuta dalam rangka rekonsiliasi. Tapi pada kenyataannya semua dilanggar dan mereka terus bersikeras. Untuk itu kami persilakan saja anggota PSSI untuk melakukan perbaikan melalui forum seperti ini," beber Zulfadly.

Ketua Pengprov Riau, Indra Muchlis Adnan dan Sekretaris Pengprov Papua Husni Thamrin yang dipersilakan

menyampaikan pemandangannya menyerukan perlunya dilakukan perombakan susunan kepengurusan PSSI dan memilih figur pemimpin yang tulus untuk benar-benar membenahi sepakbola nasional yang bisa mengayomi semua pihak.

"Kami mohon bantuan Komite Eksekutif agar membantu Steering Committe untuk membuka kembali hak Indonesia (Persipura) agar tetap tampil di Liga Champion Asia," ujar Husni Thamrin.

Sementara pelatih Sutan Harhara yang ikut berbicara di podium mengatakan, kepengurusan PSSI saat ini telah banyak melakukan kebohongan publik dan melakukan ancaman-ancaman kepada pihak yang dianggap berseberangan. "Kami minta bubarkan pengurus PSSI periode 2011-2015," ujarnya.

Anggota Exco

Usai keempat narasumber tersebut, kemudian empat anggota Exco secara bergiliran menyampaikan pandangannya yakni Tony Apriliani, Erwin Budiana, Roberto Rouw dan La Nyalla Mattalitti Mahmud.

Roberto Rouw mengungkapkan berbagai kejanggalan yang dilakukan --khususnya-- oleh Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum PSSI dan Komite Kompetisi Sihar Sitorus selama empat bulan bercokol di PSSI.

"Apa pun yang diputuskan dari RASN ini adalah sah adanya dan harus dilaksanakan oleh keluarga besar PSSI," ujar Roberto Rouw.

La Nyala sebagai figur terakhir yang menyampaikan pemandangannya, dengan lantang menyerukan agar dibentuk Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia untuk kemudian menuntut digelarnya KLB dalam waktu secepatnya.

Sesuai data, jumlah anggota PSSI secara keseluruhan sebanyak 583. La Nyalla mengklaim, jika yang hadir dalam RASN adalah sebanyak 480, maka pemilik suara yang tidak hadir hanya sekitar 103.