REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak mau gegabah menyikapi insiden penembakan tiga pengunjuk rasa di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Anggota Komisi III DPR RI, Herman Hery, melihat adanya modus baru dari oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan rakyat untuk melakukan tindak kekerasan melalui aksi unjuk rasa.

“Sekarang kok menjadi preseden baru orang yang menamakan dirinya rakyat memaksakan kehendak, menduduki dan memblokir dengan anarkis,” kata politisi dari Fraksi PDIP itu.

Atas dasar itu, Herman menyatakan pihaknya tidak ingin melihat permasalahan ini secara sepotong-sepotong. “Insiden ini harus diselidiki secara seksama. Kami akan melihat penyebab insiden ini apa ada provokator atau ada api kecil yang tidak bisa diantisipasi dengan baik,” imbuhnya.

Selain karena aksi unjuk rasa yang anarkis, Herman juga mengatakan kebijakan pemerintah yang jor-joran memberikan izin eksploitasi kepada pengusaha bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab insiden-insiden kekerasan yang terjadi.

Kebijakan ini, menurutnya, berpotensi mencederai nilai-nilai kearifan lokal yang dapat berbuntut reaksi keras dari masyarakat. “Pemerintah yang jor-joran kepada pengusaha bisa jadi menjadi salah satu penyebab,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika