REPUBLIKA.CO.ID,bYOGYAKARTA -- Pemerintah dinilai belum memberi perlindungan yang cukup terhadap rakyat kecil. Pimpinan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, Bachtiar Dwi Kurniawan, mengatakan, pemerintah cenderung membiarkan rakyat hidup sendiri.
''Layaknya tidak ada pemerintahan saja,'' ujar Bachtiar seperti dikutip laman Muhammadiyah Online. Bachtiar menuturkan sikap kurang memihak rakyat miskin terlihat jelas dalam alokasi anggaran APBN yang hanya menempatkan biaya pembangunan untuk rakyat hanya 17 persen dari total anggaran.
"Struktur Anggaran APBN tidak berpihak pada rakyat, biaya tak langsung dan gaji pegawai mencapai 61 persen, subsidi 14 persen, cicilan hutang 8 persen, dan sisanya sekitar 17 persen baru dialokasikan untuk pembangunan rakyat, itupun masih terjadi kebocoran alias korupsi. Jadi dana riil yang teralokasi untuk rakyat maksimal hanya sekitar 10-12 persen," tuturnya.
Pada sisi lain, menurut Bachtiar, di tingkat daerah anggaran APBD situasinya jauh lebih parah, karena terdapat daerah-daerah yang dana tidak langsungnya hingga 70-80 persen. Ia juga mengungkapkan, saat ini ada sekitar 28 produk peraturan-perundangan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti Undang-Undang tentang Sumberdaya Air, Minerba, Penanaman Modal Asing, serta Perbankan.
Meletupnya kasus di Mesuji (lampung-Palembang), bentrok di Pelabuhan Sape Bima, Kekerasan di Freeport Papua, lanjut dia, adalah bukti lain dari ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyatnya sendiri. "Aparat pemerintah yang seyognya melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat justru ingkar kepada rakyatnya sendiri. Dalam beberapa kasus tersebut, Pemerintah-aparat cenderung berpihak kepada korporat asing daripada kepada rakyatnya sendiri," tegasnya.
Oleh karena itu, menurut Bachtiar, pemerintah perlu melakukan reorientasi menejemen pemerintahan sehingga kebijakan dan tindakan yang dilakukan benar-benar diabdikan sepenuhnya untuk melindungi kepetingan dan meningkatkan harkat hidup rakyat. "Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berperilaku adil dan pemimpin yang memihak, memihak pada Rakyatnya sendiri," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika