REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan DPR RI memberikan peringatan keras kepada Sekretaris Jenderal DPR RI, Nining Indra Saleh, menyusul sejumlah proyek fisik di lingkungan DPR RI yang dinilai tidak transparan.

"Rapat pimpinan DPR RI yang dihadiri BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) dan Sekjen DPR RI memutuskan memberikan peringatan kepada Sekjen DPR RI," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (13/1).

Marzuki menjelaskan, peringatan keras secara tertulis diberikan kepada Sekjen DPR RI atas tindakannya terhadap pelaksanaan sejumlah proyek fisik di lingkungan DPR RI yang dinilai bentuk melempar bola tapi tidak ada tanggung jawabnya.

Sekjen DPR RI sebagai pejabat birokrat tertinggi yakni eselon IA yang membawahi seluruh sistem pendukung di DPR RI, menurut Marzuki, tidak bisa hanya melemparkan persoalan tapi tidak ada tanggungjawabnya. "Sekjen DPR selalu menyatakan, dirinya seolah-olah hanya sebagai pelaksana," katanya.

Menurut Marzuki, sebagai pejabat eselon IA, Sekjen DPR RI adalah pemegang kuasa mata anggaran yang membuat keputusan dan mengambil kebijakan menegur jika ada yang salah. "Selama ini, pimpinan DPR RI sudah sering menerima keluhan dari masyarakat perihal tender proyek di DPR RI yang bernuansa kompromi," katanya.

Menurut Marzuki, pimpinan DPR RI sudah sering memberikan teguran lisan kepada Sekjen guna memperbaiki kinerjanya dan tidak mengulangi kesalahan. Selama dua tahun memimpin DPR RI sejak 2009, menurut Marzuki, dirinya melakukan pembinaan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Sekjen DPR RI, tapi belum ada perbaikan.

Peringatan keras itu, kata dia, sudah dikomunikasikan dan sepakati pimpinan DPR lainnya yakni, Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Anis Matta, dan Taufik Kurniawan.

Proyek pembangunan fisik yang dilakukan di lingkungan DPR RI saat ini adalah renovasi ruang rapat baru Badan Anggaran DPR RI dengan anggaran Rp20 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika