REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menjawab "No way" ketika ditanya wartawan, menegaskan sikapnya yang tidak mau terlibat dalam politik praktis sebagai ketua partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum.

"No way," katanya singkat menegaskan sikapnya, di Jakarta, Selasa.

Salah satu anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ajeng Ratna Suminar, mengatakan, pembicaraan mengenai pengganti Anas Urbaningrum itu dilakukan ketika pada Senin (23/1) di kantor Dewan Pembina PD di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Rapat itu, kata dia, dipimpin Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie dan diikuti sekitar 20 anggota Dewan Pembina.

Rapat digelar terkait kasus dugaan korupsi M Nazaruddin yang menyeret Anas. Dalam rapat itu, tambah dia, empat orang diusulkan oleh anggota Dewan Pembina. "(Calon) ada dari Dewan Pembina, ada dari kepengurusan. Ada juga ada dari luar, dalam artian simpatisan bukan kader," katanya.

Ajeng membenarkan ketika ditanya apakah dua dari tiga kader yang dicalonkan, yakni Marzuki dan Andi Mallarangeng. Kedua orang itu pernah mencalonkan diri sebagai ketum ketika kongres PD di Bandung tahun 2010.

Ketika ditanya apakah orang luar kader itu kini menjabat menteri, Ajeng menjawab, "Iya." Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto disebut-sebut akan dicalonkan sebagai pengganti Anas.

Ia menjelaskan, dalam aturan partai, jabatan ketum dimungkinkan diisi dari eksternal demi penyelamatan partai. Pasalnya, kata dia, jika diisi dari internal akan terjadi perebutan kekuasaan.

"Kalau hanya untuk penyelamatan partai enggak apa-apa (dari eksternal). Hanya definitif, biar enggak berebutan. Justru ada bagusnya, netral. Kalau yang dulu mantan dua calon (Marzuki-Andi) nanti enggak bagus," kata Ajeng

Ikuti Whatsapp Channel Republika