REPUBLIKA.CO.ID, PAKANBARU -- Penolakan Amerika Serikat (AS) atas minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari Indonesia dinilai bermotifkan bisnis. Hal ini disampaikan Humas PT Perusahaan Negara V, Otje Murat. Menurutnya, kebijakan Pemerintah AS yang melarang CPO Indonesia untuk diperdagangkan di negara itu sebagai salah satu dampak persaingan bisnis.

"Larangan untuk CPO kita itu tendensius untuk kepentingan bisnis demi melindungi produk minyak nabati mereka yang terbuat dar biji bunga matahari, jagung, dan kedelai," kata Otje Murat di Pakanbaru, Rabu (1/2). Otje mengatakan hal itu menanggapi pemberitaan, AS melalui Noda EPA, telah mengeluarkan larangan perdagangan CPO Indonesia pada akhir Januari lalu.

Alasannya, CPO Indonesia dituding tidak ramah lingkungan dan tak bisa dikategorikan sebagai sumberdaya terbarukan.

Kebijakan itu, menurut Otje, tidak hanya ditujukan kepada Indonesia, melainkan juga ke negara penghasil CPO lainnya seperti Malaysia. Ia menyinyalir kebijakan itu untuk memproteksi produk minyak nabati negerinya sebagai bahan baku biofuel yang permintaannya terus meningkat.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Indonesia segera melakukan upaya klarifikasi terhadap tuduhan tersebut.

Informasinya, Indonesia mempunyai waktu hingga 27 Februari untuk memberikan komentar menanggapi notifikasi AS itu.

"Kita jangan sampai terlambat, karena saya dengar Malaysia sudah melakukan pendekatan ke AS terkait masalah ini." Apabila dibiarkan terlalu lama, lanjutnya, dikhwatirkan akan berdampak pada perdagangan CPO nasional yang mayoritas berorientasi ekspor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika