REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Pansus RUU Organisasi Masyarakat (Ormas) DPR RI Nabiel Al Musawa berharap pihak kepolisian bekerja seoptimal mungkin memberangus organisasi preman di Jakarta dan seluruh kota di Indonesia.
"Polisi bertanggung jawab membersihkan preman yang meresahkan masyarakat. Jangan ada lagi premanisme di Jakarta dan seluruh kota di Indonesia," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/2).
Ditegaskannya bahwa Jakarta adalah ibu kota negara yang merupakan representasi Indonesia secara mikro karena kemajemukan masyarakatnya yang terdiri atas berbagai macam warga negara, etnis, agama, kelompok dan golongan.
Karenanya jika di Jakarta saja masyarakatnya merasa tidak aman, maka hal ini akan menjadi bumerang buat pemerintah. Kalangan investor juga akan berfikir ulang untuk menanamkan modalnya.
"Jadi harus ada langkah tegas pemerintah untuk melakukan tindakan yang dapat melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Nabiel juga mengapresiasi kinerja kepolisian menindak tegas ormas yang melakukan tindakan melawan hukum seperti organisasi preman yang meresahkan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau bahkan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan.
"Saya apresiasi kinerja dan tindakan tegas aparat kepolisian kepada organisasi preman yang sudah sangat meresahkan dan cenderung melakukan kekerasan kepada korbannya," ujarnya.
Namun demikian, dia juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kabar yang beredar bahwa organisasi preman itu dekat dengan kalangan pejabat pemerintahan dan kepolisian, dan bahkan mereka sengaja dipelihara, sehingga aparat hukum menemukan kesulitan ketika akan melakukan penindakan.
"Sudah menjadi rahasia umun jika organisasi preman yang bisnisnya merentang dari penagihan utang, jasa penjagaan lahan sengketa, pengelolaan jasa parkir, sampai pengamanan tempat hiburan dan perkantoran di ibu kota setali tiga uang dengan para pengusaha bermasalah yang berupaya mengamankan bisnisnya dengan menyuap oknum kepolisian," tandasnya.