REPUBLIKA.CO.ID, JAKATRTA - Kementrian BUMN menyatakan siap mendorong perusahaan milik negara untuk meningkatkan dana "corporate social responsibility" (CSR) yang dialokasikan kepada masyarakat miskin yang mendapat dampak langsung jika pemerintah menaikkan harga BBM. Kesiapan itu diutarakan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan
"Potensi tambahan alokasi dana CSR bisa mencapai Rp2 triliun yang bersumber dari dividen BUMN," kata Dahlan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis. Menurut dia potensi penambahan dana CSR sebesar Rp2 triliun itu dapat diperoleh dari bagian setoran dividen BUMN tahun 2011pada APBN sebesar Rp30 triliun.
"BUMN ditetapkan setor dividen Rp30 triliun, tapi kalau bisa kita usulkan hanya dipenuhi Rp28 triliun, sisanya itu atau sekitar Rp2 triliun inilah yang kita manfaatkan untuk meningkatkan CSR," kata Dahlan. Ia menjelaskan, sesungguhnya BUMN setiap tahun diwajibkan mengalokasikan CSR sebesar 2 persen dari laba bersih.
"Prosentase CSR tersebut tentu bisa ditingkatkan. Kita lihat perkembangannya di lapangan," tegasnya. Menurut Dahlan, potensi untuk menaikkan dana program CSR sangat memungkinkan sejalan dengan perkiraan kenaikan laba BUMN pada tahun 2011 ini bisa mendekati sekitar Rp150 triliun.
"Dengan peningkatan laba tersebut otomatis akan ada ruang tambahan bagi masing-masing BUMN untuk menyisihkannya ke program-program kemasyarakatan," kata Dahlan. Sebelumnya pada Rabu (22/2), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kementerian BUMN dan instansi terkait untuk menggunakan dana CSR demi menggurangi kemiskinan di Indonesia.
Untuk itu Presiden meminta Dahlan Iskan selaku kuasa pemegang saham BUMN agar terus mendorong penggunaan dana CSR dialokasikan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat kecil sekaligus dapat turut aktif menciptakan lapangan pekerjaan.
Diketahui dalam rangka menjalankan CSR, BUMN memiliki Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah menyalurkan dana hingga sekitar Rp18,4 triliun pada 2012.
Menurut Dahlan, melihat dana yang cukup besar tersebut dan kemampuan BUMN yang terus meningkat maka dimungkinkan untuk lebih memfokuskan pada sistem alokasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika