REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM subsidi. Anggota FPKS dari Komisi VII DPR, Achmad Rilyadi mengatakan, pemerintah masih mempunyai cara lain menekan kenaikan beban subsidi BBM dan fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

"Kami dari Fraksi PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dilakukan saat ini," katanya di Jakarta, Senin (27/2). Namun, menurut dia, sebagai rencana jangka panjang, kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak bisa dihindari.

Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai cara menekan beban subsidi APBN 2012 yang meningkat karena tingginya harga minyak. Rencana kenaikan tersebut akan dibicarakan pemerintah dengan DPR yang dijadwalkan Selasa (28/2). Apalagi, lanjutnya, kondisi politik saat ini belum kondusif untuk menerima dampak kenaikan harga BBM subsidi.

Menurut dia, citra lembaga politik terutama pemerintah dan DPR terus merosot belakangan ini. Kenaikan harga BBM yang berdampak merata ke seluruh strata masyarakat, akan menambah beban khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. "Kalau ditambah beban kenaikan harga BBM, saya khawatir akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat," ujarnya.

Ia juga menambahkan, pemerintah sebenarnya masih bisa menekan kebocoran alokasi BBM subsidi yang diduga cukup tinggi untuk menutupi pembengkakan subsidi APBN 2012. "Kalau itu dilakukan, maka beban APBN 2012 masih cukup bertahan pada harga minyak sekarang ini," katanya. Jadi, menurut Irel, kuncinya pada pengawasan pendistribusian BBM subsidi kepada yang berhak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika