REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Tengah menyurati Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Surat tertanggal 22 Maret 2012 tersebut berisikan permintaan FPPP DPRD Jateng kepada pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan BBM yang direncanakan per 1 April 2012.

Ketua Fraksi PPP Jawa Tengah, Istajib, mengatakan banyaknya protes mahasiswa dan masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM berpotensi mengkhawatirkan stabilitas nasional dan mengganggu pembangunan nasional.

Kondisi ini dinilainya terjadi karena ada pemahaman dan pandangan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat seputar rencana kenaikan BBM. Sehingga masyarakat ada yang bisa menerima rencana kenaikan harga BBM dan ada yang tidak setuju. "Mereka menilai kenaikan terjadi akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola migas," kata Istajib, Kamis (22/3).

Pemahaman ini, lanjut Istajib, diperburuk dengan informasi dari berbagai pihak tentang penggunaan APBN yang tidak berpihak kepada masyarakat secara langsung. Pihaknya meminta pemerintah pusat untuk mengadakan kajian ulang terhadap semua kebijakan yang berkait tentang migas dengan pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Hasil kaji ulang tersebut, apa pun hasilnya perlu diinformasikan kepada publik (masyarakat). "Nantinya, transparansi dan obyektivitas kaji ulang tersebut akan menjadi pemahaman masyarakat, sehingga kebijakan apapun bisa diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, hal ini penting sebagai bentuk demokratisasi dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika