REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendesak Bank Indonesia (BI) dan perbankan pada umumnya untuk menyelesaikan kredit bermasalah korban gempa bumi 2006 lalu pada 2012 ini.

Pasalnya, jika tidak selesai pada 2012 ini dikhawatirkan akan membebani para debitur untuk segera bangkit.

Kredit bermasalah korban gempa Bantul 2006 lalu mencapai Rp 88 miliar. Namun, dengan berbagai langkah kredit bermasalah tersebut hingga Maret 2012 ini tinggal Rp 36 miliar.

"Hal ini saya pandang penting karena dengan dana sejumlah itu yang besarnya jauh di bawah pengucuran dana untuk Bank Century, bahkan bisa membantu kebangkitan usaha ribuan UMKM," terang Sultan dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur KGPA Pakualam IX, pada serah terima jabatan Kepala BI Yogyakarta, Senin (26/3).

Serah terima jabatan KBI Yogyakarta dilakukan dari pejabat lama Dewi Setyowati ke pejabat baru Mahdi Machmudi yang sebelumnya menjabat Deputi Derektur Direktorat Kredit BPR dan UMKM BI pusat.

Menurut Sultan, jika target penyelesaian kredit bermasalah itu tepat, maka dapat dijadikan model rujukan untuk wilayah bencana lainnya. "Skema penyelesaian dengan cara mediasi bisa juga menjadi contoh daerah bencana lainnya," kata dia.

Pergantian pimpinan BI, lanjut Sultan, tidak mengubah skema penyelesaian kredit bermasalah yang ada di DIY. Selama ini, pimpinan BI Yogya bisa melakukan negosiasi ke pemerintah untuk pencairan dana bantuan bagi penyelesaian kredit bermasalah korban gempa tersebut.

Sementara itu Pemimpin KBI Yogyakarta yang baru saja dilantik, Mahdi Mahmudi, mengatakan akan melanjutkan program-program yang baik dari pemimpin sebelumnya dan melihat pontensi baru yang bisa dikembangkan di DIY, agar BI dapat memberi kontribusi lebih bagi perkembangan perekonomian di DIY.

"Kami akan concern untuk pengembangan UMKM dan melakukan dialog serta koordinasi dengan para stakeholder agar UMKM lebih maju lagi guna menggerakkan perekonomian DIY," ujar Mahdi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika