REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP mengajak siapapun untuk menolak tegas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dinilai sangat kental kepentingan politis dan dinilai sangat merugikan sehingga perlu didukung banyak pihak.

"Kita lobi siapapun, termasuk partai-partai yang ada di DPR," jelas Wasekjen PDIP, Hasto Kristianto, saat dihubungi, Rabu (28/3). Pihaknya menilai pembahasan mengenai kebijakan ini telah dikuasai diktator mayoritas melalui partai-partai yang terhimpun dalam setgab. Mereka kerap membicarakan kesepakatan-kesepakatan berkaitan dengan kenaikan BBM di Menteng, Jakarta Pusat.

Hasto menyatakan pola kediktatoran seperti ini sungguh mengebiri demokrasi. Pemerintah, menurutnya hanya meniru pola pemimpin Thailand dulu, Thaksin Shinawatra, yang mengakali meningkatnya harga minyak dunia dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

"Kita sudah usulkan baik-baik kepada presiden untuk tidak menaikkan harga BBM. Silahkan ditolak, kita tidak tinggal diam," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika