REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri dinilai tidak perlu menindak tegas, apalagi memecat kepala daerah yang kemarin ikut terlibat demonstrasi menolak kenaikan BBM. Penindakan seperti itu dinilai kontra produktif.

"Tidak perlu Mendagri mengancam apalagi dengan pemecatan segala, bisa kontra produktif, saya menyarankan bikin surat edaran dangan maklumat dan tegas yang ditujukan kepada kepala daerah seluruh Indonesia tentang etika pemerintahan, " tegas Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).

Menurutnya, etika pemerintahan dari pusat hingga daerah satu, tidak terbagi-bagi pada kelompok, etnis, atau golongan Pemerintahan. Namun demikian, Priyo menganjurkan, Para Kepala daerah yang melakukan unjuk rasa kenaikan BBM, agar Mendagri tidak melakukan pengancaman dengan pemecatan. "Ini akan menimbulkan kontra produktif dan berdebat undang-undang, " jelas politisi Golkar ini.

Diakui Priyo, bila melakukan pemecatan kepada Kepala daerah akhirnya akan menimbulkan kegaduhan. "Sebaiknya, Mendagri melayangkan surat edaran kepada Kepala daerah, yang lebih konsentrasi etika pemerintahan, bahwa Pemerintah Pusat, dan daerah satu kesatuan, tidak berdasarkan golongan, etnis, atau kelompok tertentu, "imbau Priyo.

Kemarin, dua Kepala Daerah, Wakil Wali Kota Solo FX Rudiatmo, dan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, keduanya dari Partai PDIP ikut berunjunk rasa meolak kenaikan BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika