REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, ramainya isu untuk mengeluarkan partainya dari koalisi mungkin saja terjadi. Pasalnya. ada anggota koalisi yang menginginkan jatah kursi menteri PKS.
"Semua partai koalisi sangat mungkin berkeinginan untuk incar kursi menteri PKS. Yang pasti semangat kata Ruhut (Ruhut Sitompul) di media itu orang-orang Demokrat," kata dia ketika dihubungi, Rabu (4/4).
Saat ini, jatah menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu ada di tiga pos. Yaitu, Menteri Sosial yang diduduki Salim Segaf Al Jufri, Menteri Komunikasi dan Informasi yang diamanahkan kepada Tiffatul Sembiring, dan Menteri Pertanian yang diberikan kepada Suswono. Sebelumnya PKS menempati juga pos menteri riset dan teknologi yang diisi Suwarna Suryapranata.
Aboe Bakar mengingatkan kalau akad koalisi partainya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan dengan setgab. Malah, hubungan koalisi itu bukan PKS yang meminta. "Namun PKS dilamar oleh SBY. Setgab muncul belakangan hari setelah ada persoalan di internal koalisi," klaim Aboe.
Menyikapi hasil rapat setgab Selasa (3/4) malam, Aboe memiliki perumpamaan sendiri. Misalkan, kata dia, Anda punya anak yang kemudian dilamar dan berlanjut ke akad nikah. Beberapa waktu kemudian, lanjutnya, pembantu sang menantu bilang akan menceraikan anak Anda. Karenanya, Aboe tidak ingin menanggapi hasil pertemuan semalam.
"Ini ada dua kemungkinan, pertama mungkin pembantu itu sedang cari muka atau cari perhatian. Kedua mungkin juga mantu Anda ini tipe orang yang terima bersih, tak mau kotor tangannya atau tak bertanggung jawab. Masak pas melamar berani bilang langsung giliran mau talak diwakilkan ke pembantu, ini tidak tepat," kata Kapoksi PKS di Komisi III DPR tersebut mengulas.
Karenanya, lanjut Aboe, ketimbang berspekulasi lebih baik menunggu SBY untuk berbicara langsung soal ini.