REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan belum juga diambil Presiden SBY terkait keanggotaan PKS dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Sikap presiden itu dinilai karena banyak yang harus dipertimbangkan. Salah satu poin yang menjadi bahan pertimbangan presiden adalah resiko politik dalam bentuk politik melodramatik simpatik dari PKS.

Pengamat Politik UGM, Ari Dwipayana, menilai, keputusan yang sampai saat ini belum keluar dari Presiden SBY ihwal posisi PKS di (Setgab) koalisi adalah bentuk kehati-hatiannya dalam menentukan kebijakan. Presiden, tutur Ari, berupaya untuk melalui tahapan yang diperlukan sebelum mengambil keputusan strategis.

Sejumlah tahapan itu, ungkap Ari, misalnya mengadakan pertemuan internal dengan Partai Demokrat guna mendengar pendapat anggotanya pada Minggu (1/4). Kemudian, ujar dia, menggelar pertemuan para ketua partai anggota koalisi Setgab pada Selasa (3/4).

Menurut Ari, tahapan tersebut sangat tepat dilakukan presiden untuk memenuhi sisi prosedural sebelum menentukan kebijakan. Akan tetapi, ungkap Ari, keputusan harus segera dibuat presiden agar tidak terjadi kegaduhan politik yang berimbas kepada masyarakat.

Namun demikian, Ari menuturkan, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan presiden jika mengeluarkan PKS dari Setgab. Langkah itu bisa mengesankan PKS telah dizolimi oleh Setgab sehingga kian memperkuat basis massa pendukung PKS. Selain itu, ungkap dia, resiko politik parlemen juga menjadi pertimbangan selanjutnya bagi presiden SBY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika