REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Iran akan merespons setiap ancaman terhadap integritas wilayahnya dengan kekuatan bersenjata. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, menegaskan, Teheran lebih senang bekerja sama dengan negara-negara Arab tetangganya untuk mempertahankan keamanan di Teluk.
"Kehadiran pasukan bersenjata dan tentara hanya akan menimbulkan penyesalan dan rasa malu misalkan terjadi agresi terhadap wilayah dan kepentingan Iran," kata Ahmadinejad kepada komandan militer dan personel dalam hari ulang tahun militer Iran, Selasa.
"Iran siap untuk melindungi keberadaan dan kedaulatannya," katanya. Ahmadinejad tidak secara eksplisit merujuk pada ketegangan baru antara Iran dengan negara-negara di Teluk Arab terkait kunjungannya ke Pulau Abu Musa pada 11 April, yang diklaim oleh Iran dan Uni Emirat Arab.
Namun dia mengatakan kunci untuk stabilitas abadi di kawasan Teluk adalah kerjasama kawasan. "Ketika menyangkut Teluk Persia, keamanan hanya akan tercapai melalui kerja sama kolektif semua bangsa dan pemerintah," katanya, seraya mengecam "campur tangan asing yang hanya menyebabkan kerusakan dan perpecahan."
Pernyataan oleh presiden itu, yang dikenal dengan pidato kontroversialnya, terjadi beberapa jam sebelum pertemuan para menteri luar negeri dari enam negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) di Doha untuk membahas meningkatnya ketegangan antara Iran dan UEA akibat sengketa pulau.
Ketegangan terkait tiga pulau kecil di kawasan Teluk itu, termasuk Abu Musa, meningkat dengan adanya pernyataan Ahmadinejad dalam kunjungannya ke pulau tersebut, Rabu, bahwa catatan sejarah membuktikan "Teluk Persia adalah milik bangsa Persia."
Abu Dhabi mengecam kunjungan Ahmadinejad sebagai "pelanggaran kedaulatan UEA" dan menarik duta besarnya dari Teheran sebagai bentuk aksi protes.
UEA juga telah mengajukan protes kepada PBB atas kunjungan itu seraya menekankan bahwa sengketa wilayah harus diselesaikan melalui negosiasi atau di Mahkamah Internasional.
Teheran, Senin, disarankan berhati-hati dan menahan diri ketika Menteri Luar Negeri Ali Akbar Salehi menegaskan kedaulatan Iran atas pulau-pulau itu "tidak dapat dinegosiasikan. "
Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan menanggapi dengan memperingatkan bahwa jika dibiarkan tidak terselesaikan, masalah itu "bisa membahayakan keamanan dan perdamaian internasional. "
Iran, yang di saat itu di bawah kekuasaan Syah yang didukung Barat, merebut kendali atas Pulau Abu Musa, Lesser Tunb dan Greater Tunb pada tahun 1971, ketika Inggris memberikan kemerdekaan pada wilayah kependudukannya di kawasan Teluk dan menarik pasukannya.
Abu Musa, satu-satunya pulau berpenghuni dari tiga pulau tersebut, berada di bawah pemerintahan bersama sebagai bagian dari kesepakatan dengan Sharjah, sekarang bagian dari UEA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika