REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPR meminta keterlibatan sejumlah oknum TNI dalam aksi kekerasan geng motor harus diusut tuntas. Termasuk melakukan penegakan aturan disiplin militer.

''TNI harus mampu menunjukkan ke publik proses peradilan militer yang terbuka dan ketat dalam penetapan sanksi,'' kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, Ahad (22/4).

Selain itu, tambah dia, TNI dan kementerian pertahanan juga harus menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk untuk membedah persoalan yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan perilaku oknum prajurit TNI yang keluar dari sumpah dan janji prajurit. Dengan begitu, profesionalisme TNI dari sisi sumber daya manusia bisa terus dipertahankan dan diperkuat.

Menurut Mahfudz, pada awal masa sidang mendatang Komisi I akan mengundang Panglima TNI untuk membicarakan masalah ini. ''Saya berharap pihak mabes TNI bisa menuntaskan pengusutan kasus ini. Termasuk bekerjasama dengan kepolisian dalam penyidikan dan penyelidikannya,'' papar Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika