REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (kapuskom Publik Kemenhan), Brigjen TNI Hartind Asrin mengatakan, permasalahan yang belakangan terjadi dan melanda institusi TNI adalah karena masalah pembinaan.

Menurut dia, pembinaan yang ada harus dilakukan evaluasi. Hal tersebut, karena dia menganggap 'kenakalan-kenakalan' yang dilakukan anggota TNI belakangan terjadi karena kurangnya pengawasan dan pembinaan. "Pembinaan yang ada harus dievaluasi," ungkapnya, Senin (23/4).

Pembinaan, jelas dia, harus digalakkan kembali dengan aturan yang ketat. Sebab, menurut dia, jika pembinaan yang dilakukan para komandan prajurit kendor, maka para anak buahnya akan terpengaruh lingkungan, yang dalam hal tersebut diungkapkannya adalah termasuk pada tindakan pelanggaran disiplin.

Karena itu, Asrin mendesak untuk segera diambil sikap tegas terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada. "Harus ditindak tegas dan tidak boleh dilindungi," ujar Jenderal bintang satu ini.

Asrin menjelaskan, dalam ranah pembinaan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh para komandan dan kepala staf. Yakni masalah kesejahteraan, bimbingan rohani, mental, dan moral para prajurit. Menurut dia, para anggota TNI tidak akan menjadi 'liar' dan terpengaruh oleh lingkungan jika kebutuhan hidupnya tercukupi.

Karena kekurangan, lanjut dia, maka para prajurit harus mencari tambahan dari lingkungan luar angkatan. "Jadi masalah kesejahteraan itu tidak bisa terlepas dari ranah pembinaan," kata Asrin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika