REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) prihatin terhadap tewasnya tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Tatang Budie Utama Razak, mengungkapkan Pemerintah Malaysia telah melanggar konvensi Wina. Itu disebabkan, Malaysia tidak segera memberikan informasi kepada Kedubes RI di sana setelah tewasnya tiga TKI.

"Kami menyampaikan kekecewaan berkaitan dengan tidak diinformasikannya kasus penembakan tersebut kepada perwakilan kita dan itu tidak sejalan dengan konvensi Wina," ungkap Tatang, Selasa (24/4). Oleh karena itu, Tatang mengaku sudah meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Duta Besar Malaysia di Indonesia atas peristiwa tersebut. Menurutnya, klarifikasi tersebut untuk menjelaskan apakah penembakan itu sudah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum atau tidak.

Di samping itu, Tatang juga telah meminta KBRI untuk mencari informasi terkait peristiwa tersebut. Bahkan, tutur Tatang, Menteri Luar Negeri (Menlu) secara khusus telah mengirim tim ke Kuala Lumpur yang berangkat hari ini. Menurutnya, tim yang dipimpin oleh staf ahli kelembagaan itu ditugaskan untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap peristiwa penembakan itu. "Kita juga menunjuk pengacara untuk menangani kasus ini,"tegasnya.

Terkait dengan upaya otopsi ulang, pihaknya berkoordinasi dengan Mabes Polri agar tiga jenazah itu secepatnya diotopsi. Menurutnya, otopsi tersebut merupakan tindak lanjut dari isu yang dilemparkan oleh Migrant Care bahwa ada praktik jual beli organ tubuh pascapenembakan.

Dugaan itu, ungkapnya, berawal dari kecurigaan pihak keluarga atas jahitan-jahitan yang ada di sekujur tubuh korban. "Dari dokumen yang kita miliki, tidak pernah ada kasus pengaduan hilangnya organ tubuh sebelumnya. Ini pun baru dugaan," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika