REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus mempercepat konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Hal ini merupakan kebijakan yang tepat, menurut pengamat energi, Kurtubi, untuk membatasi subsidi BBM. "Pemerintah harus menerapkan kebijakan pembatasan subsidi pada BBM pindah ke non-BBM seperti BBG,"ujar pengamat energi Kurtubi saat dihubungi, Selasa (24/4).

Percepatan konversi, menurut Kurtubi, harus diiringi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur gas. Sebab, subsidi BBM dapat segera habis dibandingkan dengan gas. Selain itu, pemakaian gas tidak memiliki resiko kenaikan inflasi dan penurunan harga jual. "BBG tidak perlu impor, soalnya persediannya banyak dan harganya lebih murah," tambah Kurtubi.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan tepat yang dilakukan pemerintah untuk membatasi subsidi BBM harusnya dikembalikan pada kebijakan yang benar. Kebijakan itu adalah mempercepat konversi ke non-BBM yang tersedia dalam jumlah besar seperti BBG.

Dengan demikian, Kurtubi berharap agar pemerintah tidak melanjutkan pembatasan BBM pada kapasitas mesin di atas 1.300 cc atau 1.500 cc. Soalnya, kata dia, hal itu akan membuat masyarakat menderita. "Jika tergantung pada kapasitas, ini seperti kenaikan harga terselubung yang dilakukan pemerintah," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika