Sabtu 28 Apr 2012 04:00 WIB

Warga Thailand Khawatirkan Biaya Pendidikan Anak

Rep: Gita Amanda/ Red: Dewi Mardiani
Gadis pelajar Muslim melihat dari bus kota di propinsi Narathiwat, Thailand Selatan.
Foto: AP
Gadis pelajar Muslim melihat dari bus kota di propinsi Narathiwat, Thailand Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, THAILAND -- Menurut jajak pendapat di Thailand, banyak orang tua di sana khawatir akan biaya pendidikan anak mereka. Orang tua harus membayar biaya lebih untuk seragam, makan, transportasi, dan buku pelajaran. Beberapa juga harus membayar ‘tea money’, semacam uang tambahan hingga 400 ribu bath atau sekitar Rp 120 juta.

Asisten Direktur ABAC polling, Puntaree Issarangkul Na Ayudhaya, mengatakan sekitar 1.214 orang tua yang disurvei menyatakan kekhawatiran mereka mengenai semester pertama tahun akademik anak-anak mereka. Dari hasil jajak pendapat pada 17 April lalu, sebesar 69,4 persen orang tua khawatir mengenai biaya sekolah anak mereka.

Para orang tua ini harus menyiapkan rata-rata biaya sekitar 40 ribu baht atau Rp 12 juta untuk menutupi biaya sekolah, kursus, dan uang tambahan. Untuk mereka yang memiliki anak di sekolah swasta, mereka harus menyiapkan dana sekitar 50 ribu baht atau sekitar Rp 15 juta. Sementara orang tua yang anaknya sekolah di sekolah negeri harus menyiapkan uang sekitar 35 ribu baht atau sekitar Rp 10,5 juta.

Dalam jajak pendapat yang dilansir Asian News Network itu, ditemukan juga kekhawatiran mengenai biaya pendukung sekolah. Peringkat pertama kekahwatiran mengenai biaya seragam sebesar 77,8 persen. Kemudian biaya makan siang dan buku pelajaran sebesar 77,3 persen, dan alat tulis sebesar 68 persen. Urutan selanjutnya, yakni kekhawatiran pada biaya kuliah, ekstra kurikuler, pemeliharaan sekolah, asrama dan lainnya.

Penelitian menunjukan, beberapa orang tua yang ingin menempatkan anak-anak mereka di sekolah harus membayar uang tambahan hingga 400 ribu baht. Para orang tua percaya kebijakan pendidikan gratis selama 15 tahun tak cukup membantu beban mereka, tapi tak signifikan.

Sementara Deputi Sekretaris Jenderal Kantor Komisi Promosi Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik Bamnej Thip-aksorn mengatakan, organisasinya tak akan menaikan harga buku pelajaran dan seragam sekolah. “ Kami menyadari masalah keuangan orang tua,” ujar dia. Ia mendorong sekolah untuk membeli buku pelajaran langsung ke organisasi yang disponsori oleh Kantor Komisi Pendidikan Dasar dan Institusi untuk Promosi Pengajaran Sains dan Teknologi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement