REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan jumlah pendidik besar dan sebagian besar pangan pokok masih tergantung pada impor, maka dari sisi ketahanan pangan, Indonesia sangat rentan. Menurut pengamat pertanian Khudori, tanpa perubahan kebijakan dan kelembagaan, maka upaya bangsa untuk berdaulat dalam hal pangan masih jauh dari harapan.
"Idealnya, ketahanan pangan ini dikoordinasi oleh pejabat setingkat menko dan melibatkan semua kementerian terkait, buka tugas Kementerian Pertanian saja," katanya. Akibatnya, kata dia, banyak kebijakan yang kerap tumpang tindih. Ketika Kementerian Pertanian tengah menggenjot produksi beras, misalnya, tiba-tiba keran impor dibuka lebar-lebar.
Meski payung hukum mengenai ketahanan pangan sudah ada, kata Khudori, namun ia belum dipandang sebagai hal penting yang mendesak oleh para pengambil keputusan. Di daerah pun, katanya, isu ketahanan pangan dikerjakan 'sambil lalu' dan tak dianggap penting.
Padahal, katanya, kondisi pangan Indonesia sangat rentan. Di tingkat ASEAN saja, indeks panen perkapita pertahun masih sangat rendah, bahkan jauh dibanding jiran kita, Malaysia. Komoditas-komoditas penting seperti beras, gula, kedelai, terigu, gula, bahkan garam, semua tergantung impor.
"Sangat ironis negara yang makanan pokoknya beras, dan juga merupakan negara agraris, tiap tahun mengimpor beras 2 juta ton," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika