REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Penggunaan pesawat tak berawak (drone) untuk mencari, menyelidiki dan membunuh tersangka teroris, menurut pemerintah Amerika Serikat sesuai dengan hukum internasional. Penasihat kontra terorisme Presiden AS, John Brennan mengatakan saat berpidato di Gedung Woodrow Wilson Centre di Washington, Senin (30/4).

Pidatonya juga dilakukan jelang peringatan satu tahun tewasnya pemimpin Aqaidah Osama bin Laden, dalam serangan tentara AS di Pakistan. Pernyataan John mengenai pesawat tak berawak merupakan sesuatu yang jarang dilakukan para pejabat AS di depan umum karena dianggap sebuah operasi rahasia CIA.

“Penggunaan pesawat tak berawak untuk mencegah serangan teroris terhadap AS dan menyelamatkan warga sudah sesuai dengan hukum. Pemerintah AS menggunakan pesawat tak berawak yang sering juga disebut drone untuk menargetkan kelompok teroris Alqaidah,” ungkap Brennan dalam pidatonya seperti dilansir oleh Aljazeera, Selasa (1/5).

Dia menambahkan Presiden AS Barack Obama telah meminta secara langsung kepada pemerintah untuk menggunakan pesawat tak berawak ini untuk memerangi terorisme.  Obama pun sempat melontarkan pernyataan,"Tidak ada dalam hukum internasional yang melarang penggunaan pesawat tak berawak. "

John menekankan kebijakan penggunaan pesawat tak berawak itu sebelumnya tidak begitu mudahnya diputuskan karena melalui perdebatan yang panjang. “Kami pada umumnya tidak menyetujuinya namun setelah kami memikirkan untung dan ruginya kami merasa langkah ini masuk akal apalagi untuk mencegah serangan teroris yang dapat membunuh banyak warga Amerika yang tak bersalah."

Namun, penggunaan pesawat tak berawak AS ini justru banyak menimbulkan korban. Akhir pekan lalu, serangan pesawat tak berawak AS menewaskan empat militan di Pakistan di wilayah suku Waziristan Utara.  Serangan juga telah menewaskan ratusan militan di Afghanistan, Pakistan dan Yaman.

Penggunaan pesawat tak berawak ini dikritik oleh kelompok hak asasi manusia The American Civil Liberties Union (ACLU). Mereka mengajukan gugatan awal tahu ini mencari memo Departemen Kehakiman yang membenarkan pembunuhan yang ditargetkan, seperti serangan terhadap warga kewarganagaraan ganda, Anwar al-Awlaki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika