REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota DPRD Kota Semarang, Sumartono, dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider lima bulan kurungan. Anggota fraksi Partai Demokrat tersebut terbukti telah menerima uang suap dari Wali Kota Semarang, Soemarmo HS, demi kelancaran APBD Kota Semarang tahun 2012.

Keputusan vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Ifa Sudewi, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (29/5) siang. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut Sumartono dengan lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.

Seusai sidang, Sumartono enggan berkomentar. Dia hanya berkata, "Pikir-pikir dulu," ujarnya singkat. Kuasa Hukum Sumartono, Mustafa Kamal, mengatakan keberatan atas keputusan tersebut. Menurutnya, uang yang diterima Sumartono tidak terbukti bersal dari wali kota. Saksi kunci, wali kota tidak pernah dihadirkan. "Uang dalam dakwaan berasal dari Soemarmo melalui Zaenuri.

Sampai terakhir, wali kota tidak pernah dihadirkan. Keterangannya yang ada di penyidik pun tidak dibacakan. Ini tidak ada bukti. Keputusan hari ini, kami tetap berkeyakinan itu tidak terbukti," ujarnya.

Rekanan anggota dewan yang juga didakwa menerima suap, Agung Purno Sarjono, dituntut pidana enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Saat ini Agung tengah mengajukan pledoi. Agung dan Sumartono didakwa telah menerima suap dari wali kota Semarang, Soemarmo HS. Wali Kota saat ini ditahan di Cipinang Jakarta. Kasusnya ditangani KPK pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Semarang, Ahmad Zaenuri, juga telah divonis penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 304 juta dan Rp 40 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika