REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Maraknya kepala daerah yang terkena kasus korupsi menjadi sorotan buruk wajah pemilihan kepala daerah bagi masyarakat. Ketua DPR RI, Marzuki Alie menilai ada yang salah dengan format pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Salah satu contohnya adalah calon kepala daerah menjadi ajang investasi oleh pihak-pihak tertentu. Sebab, banyak pihak yang mengucurkan dana mendukung calon kepala daerah untuk memenangkan pemilu. Alasannya, jika kepala daerah yang didukung oleh 'investor' akan memuluskan proyek-proyek 'investor' usai terpilih nanti.

"Jika dibiarkan terus menerus, potensi korupsi sangat besar untuk mengembalikan 'cost' pemilu yang mahal," kata Marzuki Alie di Surabaya, Kamis (31/5).

Sebab lain korupsi kepala daerah, menurut politisi Partai Demokrat ini adalah adanya utang budi kepala daerah terpilih terhadap pendukungnya. Baik itu dari investor, perusahaan, bahkan partai politik. Dari 500 kepala daerah di Indonesia, 30-40 persen diantaraanya saat ini terjerat dengan kasus korupsi.

Oleh sebab itu, Alie meminta masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan rancangan peraturan pemerintah terkait pemilihan kepala daerah yang lebih baik lagi. Sebab, menurut Alie, saat ini 'cost' politik untuk pemilu dinilai sangat mahal. Hal itu terjadi sejak calon kepala daerah menggunakan kendaraan politik partai. Juga sarana dan akomodasi kampanye dari dana pribadi yang dikeluarkan berlebihan. Marzuki mencontohkan, demokrasi yang dilakukan di Singapura, hanya membutuhkan dana sekitar 12 Miliar

Ikuti Whatsapp Channel Republika