REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung meminta agar pemilihan calon wakil presiden (cawapres) yang menemani Aburizal Bakrie di 2014 dipilih secara demokratis. Meskipun ia tak terlalu mempermasalahkan latar belakang calonnya. Apakah sipil atau dari militer.

''Saya sudah menyampaikan, kami dewan pertimbangan mengusulkan untuk wapresnya lebih demokratis. Tapi dikatakan bahwa usul itu tak relevan kata Pak Ical. Kami tidak dalam posisi memperpanjang masalah ini,'' katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Unsur demokratis itu, lanjut dia, setidaknya harus ada keterbukaan dan keikutsertaan seluruh anggota partai. Dengan begitu, pemilihannya tak hanya sah dari sisi pengambilan keputusan, namun juga mencakup unsur keterbukaan dan demokratis.

Meskipun begitu, Akbar menyerahkan sepenuhnya ke pembahasan di rapat pimpinan nasional (rapimnas) akhir Juni. Meskipun diakuinya memang ada pendekatan tokoh dengan latar belakang sipil-militer, Jawa-luar Jawa, dan pendekatan lain.

''Itu yang dijadikan pertimbangan. Setelah disetujui di rapimnas, tentu itu secara instansi keputusan yang harus dihormati,'' papar Akbar.

Meskipun meminta agar tak ada dikotomi militer-sipil, namun Akbar mengatakan kalau itu bisa menjadi wadah yang bisa dijadikan rekrutmen. Namun, tetap harus melalui mekanisme rekrutmen yang demokratis.

Mengena Pramono Edhie Wibowo yang belakangan santer disebut akan menemani Ical, ia memandangnya sebagai tokoh militer yang punya kriteria cocok untuk jadi cawapres. Apalagi dari segi kedudukannya di militer dan latar belakangnya yang orang Jawa.

''Saya pikir Edhie Prabowo sangat cocok untuk jadi wapres. Dengan sekarang menjadi Kasad. Apa lagi nanti kalau jadi panglima. Secara politik dia akan semakin kuat,'' cetus dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika